Uji organoleptik

• Uji organoleptik atau uji indra atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indra manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk.

• Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk 

  Syarat Uji Organoleptik

  Syarat agar dapat disebut uji organoleptik adalah :

  1. ada contoh yang diuji yaitu benda perangsang
  2. ada panelis sebagai pemroses respon
  3. ada pernyataan respon yang jujur, yaitu respon yang spontan, tanpa penalaran, imaginasi, asosiasi, ilusi, atau meniru orang lain. 

  Penggunaan Indra

  Dalam penilaian bahan pangan sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya. Penilaian indrawi ini ada enam tahap yaitu pertama menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Indra yang digunakan dalam menilai sifat indrawi suatu produk adalah

  •  Penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan bentuk, volume kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta bentuk bahan.
  • Indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun, tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis dan halus.
  • Indra pembau, pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan.
  • Indra pengecap, dalam hal kepekaan rasa , maka rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah dan rasa pahit pada bagian belakang lidah

  Tujuan Uji Organoleptik

   

 

UPT. PMP2KP Banyuwangi

SOSIALISASI SISWA SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI HASIL OLAH PERIKANAN DI UPT. PMP2KP Banyuwangi

SEJARAH PERIKANAN DI INDONESIA

     Di Indonesia sendiri, sebelum terjadinya migrasi sekala besar pada periode Neolithic (3000-2000 SM), penduduk asli indonesia yang disebut sebagai Wajak hidup secara primitif dengan cara menangkap ikan dan berburu (anonymous, 1996), selain itu menangkap ikan hiu juga telah dilakukan ribuan tahun silam oleh penduduk asli indonesia terutama bagi mereka yang berada diwilayah indonesia bagian timur. Kemudian sekitar pada abad ke 15 dan ke 16 kelompok etnis yang disebut Bajini, makassar, bugis dan bajo merintis perdagangan tripang dan trochus untuk diperdagangkan dengan kelompok pedagang asal cina (Anonymous, 2001). Mungkin catatan sejarah inilah yang menimbulkan julukan “Nenek Moyangku Bangsa Pelaut”.

      Periode 1450-1680 menjadi periode emas ekonomi pesisir, atau Reid menyebut “age of commerce” . Puncak keemasan ekonomi nusantara merupakan hasil dari spesialisasi ekonomi yang tinggi (misalnya produk pangan untuk pasar domestik dan beberapa hasil pertanian, hutan dan hasil laut, serta emas untuk pasar global), jaringan perdagangan yang luas, merebaknya monetisasi dan urbanisasi .

       Perdagangan mutiara dan kerang-kerangan cukup penting, namun keterangan Zuhdi tentang perikanan Cilacap yang hanya menggunakan alat tangkap sederhana dan nelayan mengolah hasilnya untuk dibarter dengan wilayah pedalaman menjadi panduan kondisi lain perikanan di era ini.

     Pada periode berikutnya, sebelum tahun 1900an kegiatan perikanan di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan perikanan yang bersifat subsisten yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan penduduk yang hidup disekitar wilyah pesisir dengan skala perdagangan yang sangat terbatas, namun demikian beberapa perdaganggan untuk komensial terjadi dibebberapa wilayah indonesia timur dalam bentuk perdagangan hasil laut kerang mutiara. Pada periode puncaknya sekitar tahun antara tahun 1870-1900, ribua nelayan terlibat dalam industri ini dengan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi ( Morgan dan Staples, 2006).

      Kemudian skala subsistensi ini secara perlahan berubah kearah komersial dengan tujuan menyuplai kebutuhan pangan (ikan) kewilayah-wilayah terpencil dengan teknologi pengawetan ikan yang terbatas. Pertumbuhan yang spektakuler terjadi pada tahun 1900-an ini sjalan dengan terjadinya urbanisasi dan perkembangan transposisi dan sistem pemasaran. Akselerasi pertumbuhan perikanan ini memuncak setelah usai perang perang dunia kedua dimana armada perikanan semakin termekanisasi dan kegiatan perikanan semakin merambah kewilayah timur laut lepas (offishorr) dan daerah-daerah baru yang sebelumnya tidak terjamah (morgan dan staples, 2006).


        MASA PENJAJAHAN HINGGA AWAL KEMERDEKAAN

Sejak akhir 1800an perikanan telah berorientasi pada pasar yang ditandai dengan pertumbuhan spektakuler usaha pengolahan dan pemasaran ikan. Bahkan, pada awal abad ke-20 Kota Bagan Si Api Api di mulut Sungai Rokan telah menjadi salah satu pelabuhan perikanan terpenting di dunia dengan kegiatan utama ekspor perikanan. Jawa dengan populasi 1/4 dari total penduduk Asia Tenggara pada tahun 1850 telah menjadi pasar terpenting produk perikanan khususnya ikan kering (asin) dan terasi .

       Merujuk pada data van der Eng, kontribusi perikanan terhadap total PDB pada tahun 1880 dan 1890 mencapai di atas 2% atau tertinggi yang pernah dicapai perikanan dari seluruh periode antara 1880-2002.

      Pasang-surut perikanan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, permasalahan ketersediaan sumberdaya, ekologi, ekonomi dan sosial. Kebijakan monopoli garam oleh pemerintah dengan meningkatkan biaya sewa dari f6.000 pada tahun 1904 menjadi f32,000 di tahun 1910 menghasilkan stagnasi dan penurunan peran industri perikanan yang ditunjukkan oleh penurunan ekspor dari 25.900 ton ikan kering di tahun 1904 menjadi 20.000 ton di tahun 1910. Tahun 1912 perikanan Bagan Si Api-Api telah mengalami kemunduran berarti. Hal yang serupa dan permasalahan pajak dan kredit juga terjadi di Jawa dan Madura. Permasalahan ekologi seperti ekstraksi bakau dan pendangkalan perairan, serta menurunnya sumberdaya ikan muncul dan mendorong perikanan bergerak lebih jauh dari pantai.

       Pertumbuhan industri perikanan periode 1870an sampai 1930an oleh Butcher disebut sebagai menangkap ikan lebih banyak dengan teknologi yang sama. Periode ini diikuti oleh perubahan teknologi dan perluasan daerah penangkapan sebagai akibat modernisasi perikanan dan semakin langkanya ikan di daerah pinggir (1890an-1930an). Peran nelayan Jepang dalam hal ini patut dicatat karena mereka masuk ke Indonesia dengan profesi salah satunya sebagai nelayan. Butcher menilai nelayan-nelayan ini datang dengan dukungan subsidi pemerintahan Meiji yang sedang giat menggalakan industrialisasi. Teknologi perikanan yang lebih maju membuat nelayan Jepang mendapat keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi sumberdaya ikan.

•          PENJAJAHAN BELANDA

Periode 1850-1966 adalah periode pelembagaan institusi-institusi yang menangani urusan masyarakat bagi pemapanan penjajahan Belanda atas negeri Indonesia. Begitu pula halnya dengan urusan-urusan masyarakat pantai yang menyandarkan kegiatan ekonomi pada bidang kelautan. Pengembangan kelautan dimulai pada 1911 dengan dibentuknya Bugerlijk Openbare Werken yang berubah menjadi Departemen Verkeer en Waterstaat pada 1931. Kurun waktu hingga kemerdekaan tercapai, merupakan fase pasang surut pertumbuhan organisasi kelautan dalam struktur pemerintahan kolonial maupun Republik Indonesia merdeka. Unit-unit warisan kolonial Belanda inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan kementerian yang mengelola aspek kelautan di masa sekarang.

      Lembaga yang menangani kegiatan-kegiatan perikanan semasa pemerintahan kolonial Belanda masih berada dalam lingkup Departemen van Landbouw, Nijverheid en handel yang kemudian berubah menjadi Departemen van Ekonomische Zaken. Kegiatan-kegiatan perikanan masa itu digolongkan sebagai kegiatan pertanian. Meski demikian, terdapat suatu organisasi khusus yang mengurusi kegiatan perikanan laut di bawah Departemen van Ekonomische Zaken. Organisasi tersebut adalah Onderafdeling Zee Visserij dari Afdeling Cooperatie en Binnenlandsche Handel. Sedangkan untuk menyediakan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan laut terdapat suatu institut penelitian pemerintah kolonial yang bernama Institut voor de Zee Visserij. Pada masa ini juga telah ditetapkan UU Ordonansi tentang batas laut Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda ditetapkan pada masing-masing pulau sampai sejauh 3 mil.

• PENJAJAHAN JEPANG

        Semasa pendudukan Jepang 1942-1945, Departemen van Ekonomische Zaken berubah nama menjadi Gunseikanbu Sangyogu. Fungsi dan tugas departemen ini tidak berubah dari fungsinya di zaman kolonial. Begitu pula halnya dengan lembaga penelitian dan pengembangan, meski berubah nama menjadi Kaiyoo Gyogyo Kenkyuzo dan berpusat di Jakarta tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan, UU tentang batas laut pun tidak mengalami perubahan. Namun yang perlu dicatat justru adalah pada masa pendudukan Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini, di daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut Suisan Shidozo. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan pertanian.

• MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA

      Setelah proklamasi kemerdekaan nasional, pada kabinet presidensial pertama, pemerintah membentuk Kementrian Kemakmuran Rakyat dengan menterinya Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pada kementerian ini dibentuk Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Semenjak kabiner pertama terbentuk pada 2 September 1945 hingga terbentuknya kabinet parlementer ketiga pada 3 Juli 1947, Jawatan Perikanan tetap berada di bawah Koordinator Pertanian, di samping Koordinator Perdagangan dan Koordinator Perindustrian dalam Kementrian Kemakmuran Rakyat. Meskipun kemudian Kementrian Kemakmuran Rakyat mengalami perubahan struktur organisasi akibat agresi militer Belanda I dan II serta perpindahan ibukota negara ke Yogyakarta, jawatan perikanan tetap menjadi subordinat pertanian. Pada masa itu, tepatnya 1 Januari 1948, Kementrian Kemakmuran Rakyat mengalami restrukturisasi dengan menghapus koordinator-koordinator. Sebagai gantinya, ditunjuk lima pegawai tinggi di bawah menteri, yakni Pegawai Tinggi Urusan Perdagangan, Urusan Pertanian dan Kehewanan, Urusan Perkebunan dan Kehutanan, serta Urusan Pendidikan. Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.

       Pada masa pengakuan Kedaulatan RI 27 Desember 1949, Kementrian Kemakmuran Rakyat kemudian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan dan Perindustrian. Pada masa itulah Jawatan Perikanan masuk ke dalam Kementrian Pertanian. Kementrian Pertanian pada 17 Maret 1951 mengalami perubahan susunan, yakni penunjukkan 3 koordinator yang menangani masalah Pertanian, Perkebunan dan Kehewanan. Di bawah Koordinator Pertanian, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat. Jawatan Perikanan pada masa itu telah berkembang menjadi Jawatan Perikanan Laut, Kantor Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Kesemua jawatan tersebut berada di bawah Jawatan Pertanian Rakyat. Struktur ini tidak bertahan lama. Pada 9 April 1957, susunan Kementrian Pertanian mengalami perubahan lagi dengan dibentuknya Direktorat Perikanan dan di bawah direktorat tersebut jawatan-jawatan perikanan dikoordinasikan.

       Jatuh bangunnya kabinet semasa pemerintahan parlementer mengakibatkan Presiden Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada 5 Juli 1957, presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali pada UUD 1945. Istilah kementerian pada masa sebelum dekrit berubah menjadi departemen dan posisi istilah direktorat kembali menjadi jawatan. Pada 1962, terjadi penggabungan Departemen Pertanian dan Departemen Agraria dan istilah direktorat digunakan kembali. Pada masa kabinet presidensial paska dekrit, Direktorat Perikanan telah mengalami perkembangan menjadi beberapa jawatan, yakni Jawatan Perikanan Darat, Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan dan BPU Perikani.

       Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil mengakibatkan pemerintah merombak kembali susunan kabinet dan terbentuklah KABINET DWIKORA pada 1964. Pada Kabinet Dwikora ini, Departemen Pertanian mengalami dekonstruksi menjadi 5 buah departemen dan pada kabinet ini terbentuk Departemen Perikanan Darat/Laut di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. Pembentukan Departemen Perikanan Darat/Laut merupakan respon pemerintah atas hasil Musyawarah Nelayan I yang menghasilkan rekomendasi perlunya departemen khusus yang menangani pemikiran dan pengurusan usaha meningkatkan pembangunan perikanan. Melalui pembentukan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria melainkan mengalami reposisi dan bernaung di bawah Kompartemen Maritim. Di bawah Kompartemen baru, departemen tersebut mengalami perubahan nama menjadi Departemen Perikanan dan Pengelolaan Kekayaan Laut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September dan Kabinet Dwikora diganti dengan Kabinet Ampera I pada 1966.

•        ORDE BARU : Terabaikan dan Dualisme Ekonomi Perikanan

       Hill dalam studinya tentang ekonomi Indonesia sejak 1966 mencatat berbagai keberhasilan orde baru seperti kemampuan memanfaatkan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, perbaikan pendidikan, kesehatan dan gizi, selain beberapa catatan tantangan bagi masa depan.

       Produksi perikanan meningkat dari 721 ribu ton pada tahun 1966 menjadi 1,923 ribu ton pada  1986. Produksi ikan meningkat menjadi 3.724 ribu ton tahun 1998. Setelah mengalami pertumbuhan negatif dalam periode peralihan (1966-1967), laju pertumbuhan produksi perikanan meningkat dari 3,5% (1968-1973) menjadi 5,3% per tahun (1974-1978). Periode berikutnya pertumbuhan produksi perikanan cenderung menurun. Produktivitas perikanan dalam era ini walaupun tumbuh dengan laju yang berfluktuasi (khususnya kapal), secara nomimal meningkat dari rata-rata 4,3 ton/kapal periode 1974-1978 menjadi 8,4 ton per kapal periode 1994-1998.

        Motorisasi perikanan merupakan salah satu penyebab peningkatan produksi sektor ini. Tahun 1966 motorisasi hanya meliputi 1.4% dari total armada perikanan sebanyak 239.900 unit, menjadi 5,8% pada tahun 1975, dan mencapai 16% dari total armada pada tahun 1980. Pada tahun 1998 armada perikanan bermotor telah mencapai 45,8% dari total sebanyak 412.702 unit, namun data tahun ini menunjukkan hanya 21% berupa kapal motor (“inboard motor”), dan bagian terbesar adalah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor. Dengan demikian, basis perikanan masih dominan di wilayah pantai.

         Konflik antara perikanan skala besar dan skala kecil mewarnai sejarah perikanan laut orde baru sebagai akibat dualisme struktur perikanan. Dualisme perikanan ditunjukkan oleh Bailey pada dua kasus penting yaitu introduksi trawl dan purse seine dan pengembangan budidaya udang. Kasus trawl menguatkan tesis Hardin tentang tragedi sumberdaya kepemilikan bersama. Ketika nelayan skala kecil dengan produktivitas rendah (1,4-6,7 ton/unit alat) semakin tersingkirkan oleh nelayan skala besar (trawl dan purse seine) dengan produktivitas masing-masing mencapai 70,4 ton/unit dan 38 ton/unit di tahun 1980, respon nelayan skala kecil adalah melawan dengan berbagai cara termasuk menggunakan bom molotov. Kondisi ini yang mendorong pemerintah melarang penggunaan trawl secara bertahap melalui Keppres 39/1980 yang diikuti Inpress 11/1982 dan SK Menteri Pertanian No. 545/Kpts/Um/8/1982 tentang penghapusan jaring trawl di seluruh perairan Indonesia terhitung mulai 1 Januari 1983.

• REFORMASI : Harapan menjadi “Prime Mover”

         Struktur perikanan laut di era terakhir ini juga belum banyak bergeser dimana perikanan skala kecil masih dominan yang ditunjukkan oleh 75% armada perikanan adalah perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. Produksi perikanan dalam periode 1999-2001 tumbuh 2,5% per tahun, sedangkan armada perikanan mulai tumbuh terbatas yaitu di bawah 1% per tahun. Pertumbuhan nelayan lebih tinggi dari armada perikanan dan mendekati pertumbuhan produksi (2,1%).

           Jika periode ini dibandingkan periode sebelumnya (1994-1998), produksi perikanan tumbuh lebih rendah (2,5%), demikian juga produktivitas kapal baik secara nomimal maupun laju pertumbuhan. Rata-rata produktivitas perikanan periode 1994-1998 mencapai 8,4 ton/kapal dan 1.7 ton/nelayan turun menjadi 8,3 ton/kapal dan 1,5 ton/nelayan periode tahun 1999-2001. Laju pertumbuhan produktivitas kapal mencapai 3,0% periode 1994-1998, turun menjadi 1,6% periode 1999-2001.
        
        Berdasarkan Nota Keuangan dan APBN tahun 2000-2005, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan meningkat sangat pesat dari Rp 52 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp 450 miliar pada tahun 2003. Dibanding tahun sebelumnya, PNBP 2004 turun menjadi Rp 282,8 miliar (di bawah target Rp 450 miliar) dan diperkirakan target PNBP sebesar Rp 700 miliar pada tahun 2005 juga tidak tercapai karena belum optimalnya perjanjian bilateral dengan Cina, Filipina dan, Thailand. Kondisi ini menjadi satu tantangan bagi sektor perikanan dan kelautan untuk menjadi salah satu “the prime mover” atau “mainstream” ekonomi nasional.

PROFIL UPT. PMP2KP BWI

  

Profil

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT. PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BANYUWANGI

JL. Barong No 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi 

Telp. (0333) 417845 Fax. (0333) 417846.

·         PENDAHULUAN.

UPT. Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan salah satu tugas pokok fungsi sebagai lembaga pengujian mutu produk hasil perikanan yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 : 2008 dengan nomor akreditasi  LP–741-IDN. Ruang lingkup pengujian meliputi Pengujian Organoleptik / Fisika, Kimia dan Mikrobiologi yang mempunyai misi solusi hasil uji cepat, akurat dan benar.

Untuk menunjang keterwakilan dan keakurasian hasil uji, kami memberikan layanan pengambilan contoh untuk produk perikanan, bahan pembantu dan swabbing sanitasi di industri perikanan. Contoh yang di ambil akan segera dianalisa baik langsung di tempat laboratorium uji.

·         SEJARAH UPT. PMP2KP Banyuwangi.

             Unit UPT. PMP2KP Banyuwangi pada awalnya merupakan Seksi Pengujian di Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Jawa Timur di Muncar Banyuwangi yang  dibentuk berdasar  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor No. 48 tahun 2001. Pada perkembangannya UPT. PMP2KP telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur sesuai dengan dinamisasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Ketika masih berkantor di Muncar bernama Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Muncar (LPPMHP). Sejak Maret 2005 Laboratorium berpindah kantor di Jl. Barong Bakungan, Glagah Banyuwangi, nomenklaturnya masih tetap Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Banyuwangi dan  masih merupakan salah satu Seksi Pengujian BLPPMHP Surabaya. Pada pertengahan 2009, nama BLPPMHP Surabaya diubah menjadi Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya. Dengan   berubahnya nama BLPMHP Surabaya menjadi UPT. LPPMHP Surabaya, LPPMHP Banyuwangi berganti nama menjadi Unit Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi dan secara  organisatoris tidak lagi merupakan bagian dari UPT LPPMHP Surabaya. Dengan demikian secara operasional ULPPMHP Banyuwangi langsung di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya pada tahun 2017 LPPMHP berubah nama menjadi UPT. PMP2KP (Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.) 

·         Komitmen Kami

            Kami berkomitmen mengikuti standar global untuk semua pengujian  yang kami lakukan. Hal ini di wujudkan dengan melakukan perbaikan terus menerus untuk validasi metode, pengadaan instrumen yang paling modern dan peningkatan kompetensi karyawan di semua lini departemen. Selain itu juga selalu aktif mengikuti profisiensi untuk menunjang peningkatan kompetensi laboratorium.

·         IV.  Verifikasi / Validasi Metode

          Verifikasi dilakukan untuk metode uji yang sudah baku sedangkan Validasi dilakukan untuk metode uji yang belum laku. Acuan verifikasi / validasi metode yang dilakukan di UPT. PMP2KP Banyuwangi berdasarkanpada Commission Decession 2002/657/EC, IUPAC Pure and Applied Chemistry 74 2002 untuk laboratorium kimia, sedangkan untuk laboratorium mikrobiologi berdasarkan AOCAC dan Sac – Singlas Acreditation Scheme for Laboratory. Dalam kegiatan validasi akan mendapatkan nilai-nilai kemampuan dan rentang deteksi metode berupa :

1.    Selectivity                              4. Accuracy

2.    Linearitas                              5. Ruggenes

3.    Limit of Detection                 6. Detection Capability

·       Internal Quality Control

Dalam melakukan pengujian dilakukan monitoring internal quality control (IQC) untuk laboratorium kimia dengan cara spiking standar dan penggunaan CRM, sedangkan di laboratorium biologi menggunakan kontrol bakteri.

·         Proficiency test

Kegiatan Proficiency test yang telah di ikuti dari lembaga :

a.    Food Analysis Performance Asesment Scheme (FAPAS)

b.    Food Examination Permomance Asesment Scheme (FEPAS)

c.    IFM Quality Services Pty Ltd

d.    Koimite Akreditasi Nasional (KAN)

e.    Balai Besar Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (BBP2HP)

f.     Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM)

·         Tugas dan fungsi UPT. PMP2KP Banyuwangi.

        Tugas dan fungsi UPT. PMP2KP Banyuwangi diharapkan semakin baik dalam mempertahankan kredibilitasnya dan menghadapi  kebijakan pemerintah dibidang perdagangan dalam mencapai tujuan nasional meningkatkan ekspor hasil perikanan, daya saing, efisiensi dan perlindungan konsumen, dengan menitikberatkan pada beberapa hal antara lain :

1.    Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, pembantu dan  produk   akhir dari unit pengolahan  untuk sertifikasi.                                                                

2.    Membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium unit pengolahan hasil perikanan. 

1.1.  VISI       

”  Mewujudkan jaminan mutu hasil perikanan jawa timur khususnya Banyuwangi dan sekitarnya sesuai dengan tuntutan pasar global berazas manfaat ”.

 1.2.  MISI      

”  Sertifikasi produk perikanan yang cepat, tepat dan akurat ”.

1.3.  STRATEGI      

“  Pelayanan prima sesuai tuntutan pengguna jasa  “.

1.4.  PROGRAM      

·            Meningkatkan pelayanan prima yang profesional.

·            Meningkatkan performance UPT. PMP2KP Banyuwangi.

·            Meningkatkan pelayanan sertifikasi mutu produk perikanan yang aman, dapat dipercaya dan mampu telusur.

Tugas dan fungsi UPT. PMP2KP Jawa Timur di Banyuwangi diharapkan semakin baik dalam mempertahankan kredibilitasnya dan menghadapi Surveylence akreditasi serta menunjang kebijakan pemerintah dibidang perdagangan dalam mencapai tujuan nasional meningkatkan ekspor hasil perikanan, daya saing, efisiensi dan perlindungan konsumen, dengan menitik beratkan pada beberapa hal antara lain :     

1.    Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, pembantu dan produk akhir dari unit pengolahan  untuk sertifikasi.                                                                        

2.    Membimbing / membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan dari laboratorium unit pengolahan hasil perikanan.

3.    Memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan technologi pasca panen dan pembinaan mutu hasil perikanan dalam rangka Pra-SKP, Audit dan Pra-Validasi.

4.    Selain sebagai lembaga sertifikasi dan lembaga penguji hasil perikanan, UPT. PMP2KP Banyuwangi sejak 2009 juga mulai berkembang sebagai lembaga inspeksi terhadap sistem manajemen mutu hasil perikanan. 

·         KEBIJAKAN  MUTU

UPT. PMP2KP Banyuwangi memberikan jasa layanan kepada masyarakat secara profesional dalam pengujian mutu produk Perikanan dan Industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia.

 UPT. PMP2KP Banyuwangi berkomitmen untuk melaksanakan dan meningkatkan kompetensinya sebagai lembaga pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka turut serta mengembangkan mutu produk hasil perikanan.

  Kepala UPT. PMP2KP Banyuwangi sebagai pimpinan puncak menjamin bahwa pelayanan pengujian dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan mutu dan persyaratan dan kepuasan pelanggan dan peraturan – peraturan terkait.

 Kepala UPT. PMP2KP Banyuwangi menjamin bahwa setiap pekerjaan pengujian dilaksanakan dengan kejujuran teknis, prinsip kehati – hatian, pertimbangan akurasi dan kecepatan penyelesaian pekerjaan.

 Semua kegiatan pengujian di UPT. PMP2KP Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan sistem mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2008, guna memberikan jaminan konsistensi serta kompetensi teknis pengujian dalam lingkup kegiatannya dan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya secara berkesinambungan.

UPT. PMP2KP Banyuwangi menjamin penyempurnaan dan peningkatan efektifitas sistem manajemen melalui kaji ulang manajemen yang dilaksanakan setiap tahun.

1.6.  Sasaran Mutu

No.	SASARAN
1.	Terkreditasi oleh KAN berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2008
2.	Pengadaan Sarana dan Prasrana Pengujian dalam rangka peningkatan pelayanan costumer
3.	Pengembangan Lingkup Akreditasi
4.	Peningkatan  personil teknis
5.	Mempertahankan kompetensi personil
6.	Rekruitmen personil teknis kompeten sesuai kebutuhan
7.	Manajemen Laboratorium mempertahankan kesesuaian standar operasional laboratorium dengan ISO/IEC 17025 : 2008

II.   INFORMASI UMUM

2.1.   Nama                                                   : UPT. PMP2KP BANYUWANGI

2.2.   Alamat                                                 : Jl. Barong Bakungan  Bayuwangi

                                                                          Telp.(0333) 417845 Fax. (0333) 417846

2.3.   Status tanah dan bangunan         : SHM

2.4.    Luas tanah dan Bangunan          :  1.200 m²

2.4.   Status Akreditasi terakhir              : TERAKREDITASI (PROSES REAKREDITASI)

2.5.   Jenis Komoditi yang diuji                  : UDANG SEGAR, UDANG MENTAH BEKU, UDANG MASAK, CHEPALOPODA, CHEPALOPODA MASAK, IKAN SEGAR, IKAN BEKU, IKAN MASAK, TUNA KALENG, SARDEN KALENG, MAKAREL KALENG, SEAFOOD, ADDED VALUE, AIR/ES, SWAB, PRODUK PETERNAKAN, PRODUK PERTANIAN, TANAH, TEPUNG IKAN, MINYAK IKAN, PRODUK PERIKANAN, IKAN ASIN, GARAM, PAKAN TERNAK.

2.6.   Jumlah sampel/bulan                                             : ± 126 Sampel

2.7.   Jumlah CA (Certificat Of Analysis) /bulan        : ± 126 CA

No.	Nama	Jabatan	Status PNS/ Honorer	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Pelatihan yang pernah diikuti
1.	Tanoto Herlambang	Kepala UPT. PMP2KP	PNS	Pembina TK. I ( IV/B )	S2 Manajemen Agribisnis
2.	Probo Sumarah	Ka. Subag TU	PNS	Penata TK. I ( III/D )	S1 Budidaya Perairan
3.	Tita Sulistyawati	Kepala Seksi Pengujian	PNS	Penata ( III/C )	S1 Biologi
4.	Supartiwiningsih	Staf Bag. Tata Usaha	PNS	Penata ( III/C )	S1 Ekonomi
5.	Dian Setyarini	Penyelia Mikrobiologi	PNS	Penata ( III/C )	S1 Teknologi Hasil Perikanan
6.	Kasiyanto	Staf Sub Bag. Tata Usaha	PNS	Penata Muda TK I ( III/B )	SLTA Pertanian
7.	Suparman	Staf Sub Bag. Tata Usaha	PNS	Pengatur  (II/C)	Sarjana Pertanian
8.	Ahmad Zaini	Staf Administrasi Pengujian	PNS	Pengatur Muda TK I (II/B)	SLTA Biologi
9.	Nuruk Khaqiqi	tekhnologi	PNS	Penata Muda TK I ( III/B )	S1 Teknologi Hasil Perikanan
10.	Mahrur Efendi	Staf Sub Bag Tata Usaha	PNS	Pengatur Muda TK I ( II/B )	SLTA IPS
11.	Eksi dyah	Penyelia Kimia	PNS	Pengatur Muda TK I ( II/B )	S2 Profesi Dokter
12.	Siti Rokayah	Laboran	PNS	Pengatur Muda ( II/A )	SD
13.	M. Nasrudin	Analis	PTT	-	S1 Perikanan
14.	Mohamad Ihsan	Analis	PTT	-	SMEA
15.	Abdurrachman	Satpam	PTT	-	SD
16.	Ahmad Wahyudi	Driver	OUTSOURCING	-	SMK
17.	Hadi Siswanto	Satpam	OUTSOURCING	-	SMA PAKET C
18.	Edi Priyanto	Satpam	OUTSOURCING	-	SMK
19.	Rudi Alfian	Penerima Contoh/Sampel	OUTSOURCING	-	SMK Otomotif
20.	Agam kurniawan	Analis	OUTSOURCING	-	SMK Perikanan
21.	Fernita Susilowati	Tata Usaha	OUTSOURCING	-	SMK Akutansi
22.	Galuh Ning tyas	Analis	PTT	-	S1 Perikanan
23.	Robi Santoro	Tata Usaha	OUTSOURCING	-	SMK Komputer
24.	Devi	Kimia	Sukwan	-	S1 Perikanan
25.	Zidan Amirul A.S	Cleaning Service	OUTSOURCING	-	SMA
26.	Utomo	Cleaning Service	OUTSOURCING	-	SMK Listrik
27.	Rizky	Cleaning Service	OUTSOURCING	-	SMK
28.	Indar Tri Wahyuni	Cleaning Service	OUTSOURCING	-	S1

7.4  PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

NO.	Nama	Pelatihan/kursus yang pernah diikuti
1.	Probo Sumarah, SPi	1. Pelatihan PMMT bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC),Dirjen Perikanan Tangkap (2004) 2. Audit /Verifikasi PMMT, Dit.Jend.Kan Tangkap 3. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 4. Training of Fish Inspector in Audit of Food Safety    Management Sistem in Fish processing Industry 5.Pelatihan Penerapan SNI bagi Konseptor dan Editor
2.	Tita Sulistywati, S.Si	1.      Kursus Komputer, Dian Institut, (2001) 2.      Apresiasi PMMT bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC),Dirjen Budidaya (2002) 3.      Pelatihan Kimia (Chloramphenicol), Audit Internal, Kalibrasi, BPPMHP (2002) 4.      Apresiasi PMMT bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC),Dirjen Perikanan Tangkap (2003) 5.      Pelatihan Analis Kimia, BLPMHP- Surabaya(2004) 6.      Pelatihan Pengujian Mutu bagi analis Laboratorium oleh BBPPMHP Jakarta (2006) 7.      Pelatihan PMMT berdasarkan Konsepsi HACCP oleh Dirjen P2HP di Bogor (2006) 8.      Pelatihan Verifikasi & Audit Sistem PMMT/HACCP bagi Pengawas Mutu Hasil Perikanan oleh Dirjen P2HP di Bogor (2006) 9.      Pelatihan pengujian Mutu Laboratorium bagi LPPMHP Daerah oleh BBPPMHP Jakarta (2007) 10.Pemantapan Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Pengawas Mutu dan Stakeholders,Ditjen P2HP,2008
3.	Dian Setyarini, SPi	1.      Pelatihan HACCP, IPB Bogor (Jakarta, Juni 2000) 2.      Pelatihan Analis Mikrobiologi (Jakarta, 11 Oktober 2002) 3.      Apresiasi Penerapan Metode Pengujian Sebagai Jaminan Mutu Sesuai ISO 17025:2005 (Juni 2009) 4.      Sosialisasi  SNI 17020 (Surabaya, 2009). 5.      Training INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETER Model iCAP Qc – SN3439 di PT. SPEKTRIS METALAB (Jakarta 15 Agustus 2015). 6.      Control of Microorganism in Seafood Processing (Banyuwangi, 18 Oktober 2016). 7.      Training on Sensory Evaluation of Fish & Fish Product IPB.

 

4.	Suparman, SP	1.      Pasca Panen Komoditi Perikanan, Dep.Tan (1993) 2.      Pengolahan Ikan (Teknologi Modern), DisKan Propinsi Jawa Timur (1993) 3.      Sensory Evaluation Training of Fresh Shrimp Ditjenkan (1994) 4.      Pengolahan Hasil Perikanan, BKPI (1994) 5.      Pengolahan Hasil Perikanan, Diskan Propinsi Jawa Timur (1995) 6.      Sanitasi dan Higiene di Prigi Jatim, Dep.Tan (1995) 7.      HACCP dan PMMT, Dep.Tan (1997) 8.      Apresiasi PMMT bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC),Dirjen Perikanan Tangkap (2003) 9.      Pelatihan Bina Mutu Ikan dalam rangka Pendampingan Kelompok Usaha bersama di Muncar Oleh LP TIMINDO (2006) 10.   Apresiasi Peningkatan SDM Pengawas Mutu Angkatan     II (Direktorat Standardisasi & Akreditasi, Ditjen P2HP   ( Bogor, 12 s/d 15 Agustus 2008 ) 11. Apresiasi Tehnis Oprasional Sarana dan Prasarana    Pengujian Mutu di LPPMHP(Ditjen P2HP & Direktorat     Standardisasi & akreditasi) (Bogor,24 s/d 27 Nop 2008)
5.	Ahmad Zaini	1. Pelatihan Permesinan Tingkat Pemula Bagi Petugas     di BALAI PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN     PROBOLINGGO Dinas Kelautan dan Perikanan     Provinsi Jawa Timur. (Probolinggo, 10 Juni 2006) 2. Pelatihan Ahli Tehknika Kapal Penangkap Ikan     (ATKAPIN) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi     Jawa Timur  (Probolinggo 6 s/d 10 Nopember 2006) 3.   Pelatihan /Magang Pengujian Mikrobiologi dan Organoleptik di lab Mikrobiologi Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Jakarta. (Jakarta, 8 Juli 2014) 4.   Uji Kompetensi Panelis Daerah di Bidang Pengujian Organoleptik di Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (Jakarta, 30 November 2011). 5.   Pelatihan KALIBRASI PRESSURE / VACUUM GAUGE di Laboratorium Kalibrasi PT. MANDIRI TRANSFORMA GOBAL (Jakarta, 15 Juni & 17 Juni 2015) 6.   Training INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETER Model iCAP Qc – SN3439 di PT. SPEKTRIS METALAB (Jakarta 15 Agustus 2015) 7.   Bimtek Team Efektif untuk Meningkatkan Layanan Publik (Malang 04 s/d 06 Desember 2015). 8.   Pelatihan Cara Pengolahan Ikan yang Baik  dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar di BPPP banyuwangi (Jakarta, 25 s/d 29 Mei ) 9.   Training Good Laboratory Practices Held (Bandung, 28 s/d 29 2015). 10.  Training For Sampling Operator : Sampling Technique of Raw Material and        Products for Testing Laboratory (Bandung, 14 s/d 18 Maret 2016). 11.   Training on Sensory Evaluation of Fish & Fish Product (Bogor 8 s/d 10 Mei 2017).
6.	Supartiwiningsih, SE	1.    Pelatihan Teknis Operator Radio Konsesi Diklat Bharuna Bhakti (Surabaya, 24 Juli 2006). 2.   Training for Sampling Operator : Sampling Technique of Raw Material and Products for Testing Laboratory.
7.	Eksi Dwi Yulianti, S.kh	1.   “JT. Baker Safety Lab. & Chemical Spill Clean Up Training BLLMHP (Surabaya, 5 Juli 2006). 2.   Revitalisasi Usaha Perikanan Peningkatan Kualitas dan Produk (Surabaya, 07 September 2006). 3.   Training Pengujian Total Volatile Base (TVB) dengan metode Destilasi (Jakarta, 24 April 2009). 4.   Pelatihan Manajemen Mutu Laboratorium (Surabaya, 14 Nopember 2009). 5.   Latest Technological Advancement in Elemental Analysis with AA ICP AND ICPMS (Jakarta, 04 Pebruari 2010). 6.   Service Training Session (Jakarta, 10 march 2010). 7.   Training Course in “Validation Method for Antibiotic wit Elisa “ (Surabaya  9 s/d 11 Maret 2010). 8.   Apresiasi Jaminan Mutu Penerapan HACCP dan Tracegility. (Surabaya, 15 Juni 2010. 9.   Uji Kompetensi Analis Kimia jak( Jakarta 30 November 2011). 10.   Peningkatan Kompetensi Personel Laboratorium dalam Validasoi Metode (Screening dan Confirmatory) {Jakarta, 16-21 Oktober  2011} 11.   Waters HPLC MSMS Quattro Premier Masslynx 4.1 Operational Training (Surabaya 27 February s/d 02 Maret 2012). 12.   Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Laboratorium Pengujian (Jakarta, 16 s/d 18 April 2013). 13.   Seminar Tantangan Industri Pangan menyongsong AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015 (Surabaya, 11 Juni 2013). 14.   “Shimadzu HPLC – 10Atvp Operational Training”  lab Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi 30 Agustus 2013. 15.   Pelatihan Pengujian Histamin dengan HPLC (Jakarta, 13 September 2013) 16.   Pelatihan Pengujian Mikrobiologi dan Organoleptik (Jakarta, 7 s/d 8 Juli 2014) 17.   Shimadzu Rf- 20a Detector For Hplc Operational Training ( Banyuwangi, 01 September 2014) 18.   Workshop on Hands on Analysis of Water Sample With Thermo ICP Mass Spectrometer. SEAMEO BIOTROP 20 may 2015. 19.   Pelatihan Kalibrasi Temperature (Jakarta, 26 Juni 2015). 20.   Food Safety System Certification FSSC 22000:2013 Interpretation and Internal Audit. (Banyuwangi, 23 s/d 25 June 2015). 21.   Training  Who has Completed in a training on Granted August 10 2015. 22.   Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer Model icap qc (Jakarta, 15 Agustus 2015). 23.   Has Attended A two Day Training In Food Processing Technology For the Iso 17065 Assesment Purposes. (Hotel santika banyuwangi November tgl 9 s/d 10 2015). 24.   Training Handling Processing of Hazardous and Toxic Waste (yogyakarta, 17 s/d 18 Maret 2016). 25.   Good Laboratory Practice (GLP) (Surabaya, 21 s/d 22 Maret 2016). 26.   Control of Microorganism in seafood Processing (Banyuwangi, 18 Oktober 2016). 27.   Training on Sensory Evaluation of Fish & Fish Product (Bogor 8 s/d 10 Mei 2017).